Sama seperti nasib Ibu Alpiana dan Makdisari di Geopark Tambora. Bagaimana korelasi Pengelolaan Lembaga Non Struktural di NTB terhadap visi misi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB yang seolah-olah seperti menggarami air laut selama 20 tahun terakhir ini.
"Mari kita dengarkan pendapat ALIF BERLIAN (Aliansi Independen Front Bersama Rakyat Peduli Alam Lingkungan dan Pertambangan). Sebuah praktek premanisme dalam birokrasi pemerintahan provinsi NTB (Persepsi Pokja Masyarakat Pariwisata Tematik se-NTB)," ucap Puang Lebu.
Menurut sumber, percakapan group WA SASAMBO, Puang Mamggampo Salaka yang berasal dari Kecamatan Lambu Sape Wera Langgudu Lambitu dan Ambalawi mengatakan.
Agressif nya unsur pemimpin daerah Provinsi NTB dalam menempatkan AMPI (Anak Mantu Ponakan Ipar) nya serta ANTIM (Antek Narsis Timses Inkamben) dalam beberapa posisi Lembaga Non Struktural, pajabat yang bekery di Badan Usaha Milik Daerah, kebanyakan Kasie Kabid dan tetek bengek.
Lanjutnya, semuanya adalah persemaian kualat yang semakin menempatkan provinsi NTB rendah IPM (Indeks Pembangunan Manusia) nya, cenderung sulit maju dan di ibarat kan seperti menggarami air laut.
"Pembangunan provinsi ini hatta gunung Rinjani menjadi emas berlian pun dibagi kepada seluruh pulau Lombok, tak akan mampu membuat Pulau Nasib Tetangga Bali ini maju, sebab mengapa? Sebab alur nasib dan berbagai jalur hajatan hidup orang banyak seolah dikendalikan oleh segelintir orang, yang bahkan berkedok sarung peci dan sorban dalam mengelabui ummat dan masyarakat awam," Ujarnya.
Dia, Gejala apa saja yang menjadi bukti penanda bahwa aspirasi masyarakat di NTB ini telah dinistakan oleh kepentingan segelintir tikus politik (poli tikus subhat) yang memperkosa demo-kera-si, khususnya terkait dengan mentah dan mentalnya berbagai visi misi pembangunan dari pemimpin dan para pemimpi daerah NTB?.
Seorang pemerhati Kemiskinan yang lebih dari sepuluh tahun bekerja sebagai honorer di Kantor Bappeda Provinsi NTB kebetulan berinisial Daeng mengatakan;
"Dari sekitar lima orang Kepala Bappeda yang pernah ia alami, lebih dari enam ribu hari ia menjalani aktivitas bergelut dengan birokrasi pemerintahan provinsi NTB, selama itu pula batin nya berteriak histeris tentang disparitas kebijakan pembangunan oleh pembajakan program atas dasar keberpihakan," Kata dia.
Daeng berkata : "Bappeda provinsi saja mengacuhkan hasil Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) hampir 1200 desa se Nusa Tenggara Barat, sekitar 120 Kecamatan, semua usulan Pembangunan dari 7000 dusun se NTB itu sudah menjadi asap, dibakar setelah dibuang ke tong sampah, "tidak direkapitulasi sebagai sumber data", tidak di indahkan sebagai bahan rujukan perencanaan pembangunan.
Lanjut Daeng, Coba Pihak Terkait Melihat di website atau database Bappeda NTB, apa ada data rekapitulasi hasil Musrenbangdes 1200 desa se Nusa Tenggara Barat selama lebih dari 50 tahun lamanya, yang digunakan sebagai dasar referensi penyusunan perencanaan pembangunan setiap Sektor dari Labuhan Carik sampai Labuhan Sape?.
"Sedangkan, konon katanya pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) yang dibangku masyarakat nya yang merupakan hasil PAGAS (Penggalian Gagasan Setempat) tidak menjadi referensi sumber masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di BAPPEDA. Semua ini adalah konstelasi, bahkan berbagai teguran bencana dan musibah serta wabah pun tak membuat Pemimpin-pemimpin itu bergeming," Tandasnya.
Ibu Sanipah seorang Tukang Sampah sekitar lapangan Sangkareang mengatakan : "Bahkan sangat mungkin 5 ton kertas hasil rekapitulasi usulan masyarakat dari dusun dan erte dan dari kampung sampai kampus, mau lisan maupun tertulis di kertas, semua di injak-injak dipojok tong sampah di belakang posko selatan kantor Bappeda provinsi NTB".
Tengoklah beberapa program unggulan Pemerintah Provinsi NTB Seperti : Pariwisata Halal, KSPN, KSPD, Gerakan Sejuta Sapi, Divertasi Saham Newmont, NTB Gerbang Emas, NTB Berdaya saing, NTB Gemilang, semuanya, mana hasilnya?.
"Sekarang ini, KEk Mandalika, Industrialisasi, Global Hap, semua program projektif itu jauh dari basis keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat lokal," Tuturnya
Pewarta Nggahi Ncuhi mengajak pembaca untuk mendengarkan, bagaimanakah tanggapan Kepala Bappeda NTB, Sekda NTB, dan para Kepala Dinas dan Badan tingkat provinsi NTB terhadap semua fenomena itu?.
Sembari menunggu tanggapan dari pihak sekda provinsi nusa tenggara NTB. da pihak Pengelola Geopark Rinjani Lombok, Dan Tambora, karena dengan mereka yang sudah mendapatkan amanat dari masyarakat Centang Perenang itu. Guna Pemberitaan Seimbang Beberapa Kali Awak Media ini mengkonfirmasi Lewat Via WhatsApp Pribadinya serta Lewat Via Ponselnya kepada Gubernur NTB Dan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB Hanya Diam Membisu Tentang Gejolak nya SDM. Oleh Karena itu Media ini Memberitakan yang Ke-3 Kalinya.
Ironisnya Sampai Pengelolaan Geopark Rinjani Lombok Dan Tambora Menjadi Rentan Saling Rebutan, Antara Penguasa Di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB. (Red/01).
(Topik Detail Terarah selanjutnya berjudul : Apa itu Geopark, Berapa Anggaran nya, Apa Hasilnya, Mana Hasil Audit Penggunaan Anggaran nya?)
Nara Sumber : Pemerhati SASAMBO (Sasak Samawa Bima Dompu) HM. PUANG LEBU
4
Posting Komentar