Bangun intelmedia membandingkan Informasi perkembangan opini publik terkait dengan Taman Bumi atau Geopark, yang ternyata memiliki korelasi dengan berbagai program unggulan lainnya di Pemprov NTB, seperti Mitigasi Bencana, Reboisasi, Desa Wisata, Pariwisata Halal, Biospher, bahkan pernah memiliki berbagai anggaran Hibah dari BNI dan Perusahaan-perusahaan Tambang tingkat nasional dan daerah.
Dengan santun tapi tehas Ruma Rato berkata Saat Dikonfirmasi Pimpinan Media Intel, : 'Saya HM PUANG LEBU (Pemerhati SASAMBO, Sasak Samawa Bima Dompu) berterima kasih kepada awak media bilkhusus INTELMEDIA .CO.
Jarang media mau mengkritisi kebijakan pembangunan daerah provinsi NTB ini. Malah media akan menyembunyikan kebobrokan kebijakan pembangunan, menjadi antek pembodohan opini publik.
"Intelmedia ini beda, kecil-kecil cabe rawit, biar kecil aspirasi menggigit, gigih memperjuangkan kebenaran dan keadilan, ulet menyampaikan harapan dan aspirasi masyarakat," ujarnya Puang Lebu.
Mencari keseimbangan Pemberitaan Media, A Intelmedia melakukan Konfirmasi lewat seluler Kepada Anggota Komunitas (SASAMBO) yang berasal dari Pelaku Wisata, Pak Raden. rapat dan Mengatakan, pernah mengikuti rapat Geopark yaitu Pelatihan Interpreter di Lombok Utara.
Kami Komunitas (SASAMBO), sebagaimana terekam dalam percakapan di grup WA itu, lebih dari dua puluh orang masalah KKN (Kolusi Korupsi Nepotisme) di Kedua Geopark (Rinjani Lombok dan Tambora Samota) ini, Kami semua merasa malu, malu melihat tingkat terletak pejabat pemerintah provinsi NTB yang ambigu Kata Pak Raden asli Bayan ini.
Terkait dengan keberadaan geopark ini Pak Raden menyambung : "Kami dipelosok dusun saja tahu bahwa Geopark itu diatur oleh banyak Peraturan Perundangan. Ada Peraturan Presiden, ada Peraturan dan Keputusan 6 Kementerian terkait, Punya Peraturan Gubernur, bahkan regulasi pemerintah bidang geopark sebagai taman Bumi yang holistik itu sekitar 18 jenis meliputi visi edukasi konservasi dan ekonomi Mencakupi aspek abiotik, biotik, budaya Semua ada dalam lembaran negara, aturan Pemerintah".
Lanjutnya Miq Raden menambahkan, Kami warga SASAMBO juga memahami, bahwa Badan Pengelola Geopark itu Diketuai oleh Sekda NTB sebagai Koordinator Dewan Pengarah, Kepala Bappeda sebagai Sekretaris Dewan Pengarah, Kalaupun Dewan Pelaksana menurut Pejabat Bappeda NTB itu Khan bukan yang profesional dari hasil seleksi tahun 2015 itu Khan.
"Saat ini entah dengan alasan apa di antara mereka Dewan Pelaksana Geopark Rinjani Lombok yang pertama merintis Taman Bumi Sasak ini ada dua orang terutama banyak membantu kami masyarakat Adat, Sekarang sudah tidak bisa kami jumpai lagi. Beberapa hari lalu kami ke BAPPEDA NTB bang, mencari Geopark Mas dan Abang, kata satpam nya sudah memungkinkan oleh orang baru tanpa seleksi," papar Miq Raden.
Intelmedia bertanya kepada Pak Raden, apa kendalanya saat ini Geopark?. Pak Raden pun menyampaikan berita tentang pernyataan Camat Sembalun atas nama Tokoh Adat Sasak Lombok.
Pak Raden Bayan menyambung :
Anak saya (inisial BT) Khan ambil skripsi geopark Rinjani ini, disetujui judulnya oleh Dosen di Universitas Mataram, dan saya temani untuk konsultasi Geopark. Geopark Biospher Desa Wisata dan semua Program Unggulan NTB Gemilang ini melibatkan pakar tingkat nasional lah kalau masih belum faham, masukkan mereka sebagai Pengarah," gagasnya dengan Nada tinggi.
Pak Raden it is reading this reading berita kepengurusan geopark yang bertentangan dengan intelektualitas UNESCO itu sejak Camat Sembalun Taman Bumi ini. Disampaikan oleh Kelompok Kerja binaan geopark sendir, yaitu tokoh pemuda dari Kecamatan Narmada yang dikatakan merasa dikelabui oleh Dewan Pelaksana Geopark itu.
Selanjutnya, Inisial (BMJ) dari Narmada mengatakan bahwa hampir semua Pokja Geopark di Pulau Lombok itu semuanya tidak diberikan SK legalitas Jelas oleh Sekda yang notabene adalah unsur pemerintah provinsi yang disebutkan dalam Peraturan Gubernur NTB Tentang Badan Pengelola Geopark Rinjani-Lombok.
BMJ, menambahkan pendapatnya atas nama masyarakat yang pernah merintis Geopark, justru masyarakat adat inilah yang berhasil mengambil hati Assesor UNESCO, sewaktu dilakukan penilaian dari tahun 2016-2018, sehingga Rinjani Lombok mendapatkan sertifikat Global.
"bahwa seperti status Global Halal Tourism, status Global Geopark ini bukan karena pengakuan prestasi Pemerintah Provinsi saja, ini Status Global justru yang memberikan andil besar itu adalah kami, masyarakat adat," Pintah BMJ, seolah prihatin mengingatkan.
Hingga berita ini diturunkan Intelmedia, penyampaian informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh insan Media dengan berbagai Narasumber ternyata memang menarik banyak perhatian.
Untuk menemukan keseimbangan Informasi, Awak Intelmedia juga melakukan wawancara dengan Pemerhati Geopark di Lombok Tengah, sebut saja namanya Mamik Agus. Ia mengaku heran dengan kutipan Kabid Ekonomi Bappeda yang tidak mengetahui Data Hasil Kinerja Dewan Pelaksana hasil Seleksi Tahun 2015 lalu.
Mamik Agus mengatakan : "Silakan Kepala Bappeda atau Kabid Ekonomi itu cari tahu data laporan tahunan Kepala Divisi Geopark Rinjani Lombok yang ada di Bidang PWPI, disana ada data Pengurus Pokja Site binaan Geopark di setiap Kecamatan dan Kabupaten, kan Kepala Bappeda itu Sekretaris Dewan Pengarah Geopark Provinsi NTB, itu bunyi Peraturan Gubernur NTB Tentang Geopark Kalau Sekretaris Dewan Pengarah Geopark saja tidak tahu riwayat dan data Geopark dari awal, itu lucu Bang.
Mamik Agus menyambung, sejak konsultan Selaku penelitian di Bappeda tahun 2013 mengetahui betul bahwa yang membantu Pemerintah Provinsi NTB untuk mendapatkan pengakuan global Geopark dan global halal justru LSM. Kalau Pengurus POKJA sih memang belum diberikan pengakuan, minimal SK atau apalah," Ungkap Mamik Agus.
Dia, menambahkan lagi bahwa sesungguhnya rekomendasi yang diberikan oleh Assesor UNESCO Global Geopark itu sangat layak sebagai bahan masukan bagi kemajuan pembangunan daerah provinsi NTB di lintas sektor.
"UNESCO itu lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan dibawah PBB lho mas, masukan dan sarannya pada saat assessment tahun 202-2017 itu sangat berguna, seharusnya dijadikan pedoman perencanaan pembangunan. Jarang-jarang lembaga dunia memeriksa keadaan kita untuk memberikan masukan dan nasehat yang go internasional" Demikian pendapat Mamik Agus.
Ia menutup wawancara malam Rabu ini dengan harapan agar Sekda dan Kepala Bappeda melibatkan Pakar dan Tokoh Masyarakat sebagai Unsur Dewan Pengarah Geopark dan Biospher serta Pariwisata Halal dan Program Desa Wisata, baik dari unsur Pakar tingkat pusat pada beberapa disiplin ilmu, maupun unsur-unsur sesuai anjuran Pergub NTB.
"Jangan lupa, kalau memang masih mau Program Geopark Biospher dan Desa Wisata serta Pariwisata Halal ini dilanjutkan di NTB, tolonglah menghargai partisipasi masyarakat, ditetapkan Kelompok Masyarakat iru sebagai bagian dari Program karena mereka berjasa, berikan insentif, minimal selembar surat pengakuan, SK atau apa namany. Demikian Mamik Agus dari Lombok Tengah.
Masih menyambung rangkuman hasil wawancara Awak Intelmedia dengan Kepala Bappeda dan Kabid Ekonomi di Bappeda NTB itu, Kontributor Intelmedia yang bertambah semangat nya dengan berbagai aspirasi masyarakat SASAMBO masih menuntaskan penelusuran referensi berita terkait salah satu program Pembangunan Berkelanjutan di NTB ini.
Menyambung konfirmasi berita sebelumnya, Intelmedia menerima beberapa keterangan tambahan dari Narasumber kali ini, ialah HM Lebu Pemerhati SASAMBO (Sasak Samawa Bima Dompu).
HM Lebu mengaku mewakili ribuan warga NTB yang sejak tahun 2010 bergelut di Sekber SASAMBO.
Mencermati rekaman wawancara Intelmedia dengan Pejabat Bappeda NTB, ia mengatakan : "Kami masyarakat benar-benar malu, kok segitunya kualitas pejabat pemerintah provinsi ini, bagus omong tetapi nol implementasi, dikira kami rakyat tidak bisa akses website Bappeda NTB itu, mana basis datanya yang valid, tidak ada data Musrenbangdes, tidak ada data Rumah Tangga Miskin di 1200 desa dan hampir 6000 dusun di NTB.
Terkait dengan anggaran atau hasil manfaat beberapa program, Kami rakyat SASAMBO berhak menyampaikan aspirasi, berhak untuk mendapatkan informasi pengembangan pengembangan informasi tentang program disegala bidang. Agar partisipasi masyarakat bisa tumbuh berkembang, jangan dihalangi aspirasi, jangan malah membodohi dengan menutup Informasi pembangunan". Katanya dengan nada tinggi.
Bahkan HM. Lebu mengaku mengikuti beberapa diskusi di grup Aktivis NTB, Grup SASAMBO, Grup Tim Penyelaras NTB, semuanya lah.
"Jelas dan lugas bintangi semua fenomena berita ini Bang, bahwa sudah tiba waktunya Setiap Program Unggulan di seluruh Sektor Pembangunan di Provinsi NTB ini diaudit, di Investigasi secara transparan, agar ditemukan hambatan dan masalah nya, dicarikan solusi nya, gunakan dan perhatikan aspirasi masyarakat Siapa tahu IPM (Indeks Pembangunan Manusia) NTB ini bisa naik kemajuan, malu kita selama lima puluh tahun urutan lima dari bawah, buntut terus dari 34 provinsi se-Indonesia". Ungkapnya pula.
HM Lebu menilai beberapa kalimat terkait Kabid ekonomi di BAPPEDA NTB.
"Pemerhati SASAMBO ini menganggap, lucu adalah kalau bidang Pembangunan Ekonomi Bappeda setingkat malah menanyakan data dan angka kepada orang lain, tanya balik sana sini, terus pekerjaan mereka ngapain saja, jangan-jangan benar-benar parameter Sekber SDGs (variabel meningkatkan Sustainable Development Goals) NTB itu cuma angka rekapitulasi amatir.
Ini Khan cermin Pengelolaan Program Pembangunan yang jauh dari inovasi, jauh dari target pencapaian menurut ilmu pengetahuan. Bertolak belakang dengan keadaan bahwa konon katanya Gubernur dan Wakil Gubernur serta Kepala Bappeda NTB yang semuanya bekas dosen itu.
"mana bukti penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta data informasi dalam kebijakan pembangunan daerah ini. Saya pesan, jangan terlalu frasa grusu mereka di instansi pemerintah provinsi NTB itu Bang, ada apa," katanya menyelidik.(Red/01).
Posting Komentar