Paket pekerjaan 4 unit kapal yang dimenangkan oleh CV. Sarana Fiberindo Mandiri (SFM) dengan Nomor Kontrak 990.550/100/DISHUB/VIII/2021 senilai kontrak Rp. 3.988.285.538 rupanya tidak dikerjakan sepenuhnya oleh CV. SFM. Pasalanya pekerjaan 4 unit kapal ini dibagi – bagi dengan pelaku usaha lokal yang dinilai tidak memiliki kopetensi dan kemampuan secara teknis memproduksi kapal.
Menurut teknisi kapal penisi yang tidak disebutkan namanya menilai pekerjaan 4 unit kapal ini seperti membagi kue bolu, padahal pekerjaan membuat kapal itu tidak sama seperti membuat kue bolu apalagi seperti membuat kue lapis.
“ Iya lah, inikan pekerjaan menggunakan uang Negara yang tidak sedikit lho. Rp. 4,2 milyar,” ujarnya.
Tidak ada tenaga ahli, tidak ada tenaga teknis apalagi Sarjana Perkapalan yang memang harus mengawasi pekerjaan pembuatan kapal ini.
“Coba lihat di struktur Organisasinya tidak ada satupun tenaga ahli dan teknis yang terlibat, ini pekerjaan kapal lho, bukan seperti bikin kue bolu yang kalau gagal dibuat bisa dibuat ulang, “ jelasnya .
Menurut ahli Pekerjaan membuat kapal ini pekerjaan kompleks, memiliki resiko tinggi, membutuhkan pendampingan tenaga ahli dan tenaga teknis yang mendampingi.
Lanjut. Apa yang terjadi saat ini sudah sangat jelas kondisi ini tidak sesuai dengan keinginan Perpres 16/2018, pasal 44 ayat 10, bagaimana mewujudkan tujuan dan kebutuhan pengadaan yang baik.
“ inikan hanya mengandalkan insting dan pengalaman, tetapi tidak diawasi dengan tenaga professional dan tenaga teknis yang ahli,” ujarnya.
PPK paket pekerjaan 4 unit kapal tidak berhasil dihubungi oleh awak media karena telah di Non-Job kan sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut yang membidangi paket pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Bidang Transportasi Perdesaan (TranDes).
Alih – alih ingin mendapatkan hasil yang baik, belum sudah terkuak dipermukaan bahwa Pekerjaan 4 unit Kapal di Dinas Perhubungan tidak dimanajemen, dikerjakan dan didampingi tenaga ahli dan teknisi yang professional.
Setelah diwawancarai sebagian masyarakat setempat terkait dengan pembangunan kapal tersebut.
Pemuda dan masyarakat, menilai proyek pembangunan 4 unit kapal itu bersifat tertutup sebab yang mengetahui keberadaannya hanya segelintir orang dan mereka mengira pemilik 4 unit kapal penis itu warga asli desa Sangiang dan tidak bersangkutan dengan anggaran negara.
Tanggapan dari pihak pemuda yang pertama pembangunan itu bersifat tertutup sebab sebagian masyarakat setempat belum mengetahui adanya pembangunan kapal itu didesanya yang kedua dilihat dari struktur pelaksanaan kegiatan tersebut diduga kuat tidak ada ahli dan tehnik dalam pembuatan kapal tersebut," Pungkasnya. (Red/MA/06).
Dilain waktu, saat diwawancarai wartawan, Ketua Lp-Kpk Bima-NTB Amirullah S.Ikom Menyampaikan, Apabila Proyek pembangunan kapal yang berlokasi di desa Sangiang kecamatan wera, kalau memang tidak ada tranparans dalam pengelolaan Anggaran Negara. Maka kami akan melakukan Aksi demonstrasi di kantor dinas perhubungan dan Kantor DPRD Kabupaten Bima Komisi 3.
Kami menyoroti tentang struktur fungsi sebagai pengelola dan pengawasan tidak dapat dicantumkan sesuai dengan bagaimana cara kerja di masing-masing bidang.
"Ketegasan kami selaku pengontrol, dari sisi anggaran yang perlu diperjelaskanya dan hal ini patut diduga ada buah-buah konspirasi," Ungkap Amir Bigon Sape.
Pantauan wartawan Media Aspirasi dilokasi, melakukan investigasi dilapangan, Kegiatan Pekerjaan pengadaan saran transportasi perairan, lokasi galangan desa Sangiang kecamatan wera kabupaten Bima, Sumber anggaran dan DAK 2021. Penyedia CV. Sarana Fiberindo Mandiri (SFM) Sejumlah 4 (Empat) unit.
Dalam kesempatan itu, tim investigasi media Aspirasi, menanyakan pihak pelaksana kepada masyarakat, Namun hal demikian pihak kontraktor pelaksana CV. SFM tidak ada di tempat.
Ini patut diduga, pihak CV. SFM, akan Kegiatan, Pekerjaan pengadaan saran transportasi perairan ini menjadi asal-asalan.
Demi keseimbangan pemberitaan, awak Media Aspirasi, mengkonfirmasi kepada, kepala dinas perhubungan. Terkait kurangnya transparansi pengelolaan dan struktur pelaksanaan Kegiatan, Pekerjaan pengadaan saran transportasi perairan.
Kepala Dishub, Menanggapi hal tersebut, bahwa dirinya baru menjabat beberapa hari ini. Kalaupun ada kegiatan yang kurang puas dengan pandangan masyarakat, kami akan segera turun ke lokasi," Ungkap singkatnya.
Sembari menunggu tanggapan pihak Dinas perhubungan kabupaten Bima dan pihak CV SFM. Berita ini ditayangkan oleh Media Aspirasi.
Posting Komentar