Dalam pertemuan ini juga membahas hubungan antar pemerintah dalam hal kerja sama tenaga ahli, kebun raya, dan akademisi. Selain itu, kedua delegasi bertukar informasi dan pengalaman terkait upaya perlindungan lingkungan, dan keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim, khususnya energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan ekonomi sirkular.
Menteri Siti menegaskan Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan global tentang isu-isu lingkungan. Pemerintah Indonesia juga perhatian besar pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah lingkungan, dan mengambil tindakan berbasis ilmiah.
“Komitmen Pemerintah Indonesia dalam agenda pengendalian perubahan iklim tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK 29% dengan sumber daya nasional, dan mengurangi emisi hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030,” Menteri Siti.
Di tingkat nasional, Indonesia juga telah menyelesaikan semua instrumen REDD+, meliputi Forest Reference Emission Level (FREL), Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), Sistem Registri Nasional (SRN), Safeguard Information System (SIS REDD+) dan penganggarannya. Sehubungan dengan itu, Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPLDH) pada Oktober 2019.
Lebih lanjut, Menteri Siti mengungkapkan pengelolaan sampah memang menjadi prioritas bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Sampah.
Targetnya adalah pengelolaan sampah 100% pada tahun 2025, dengan pengurangan sampah 30% dan melalui pengelolaan sampah 70%. Pengurangan sampah berarti paradigma pengelolaan sampah memberikan titik tekan bagi kebijakan hulu dengan pola 3R (reduce, reuse, recycle). Hal ini sejalan dengan program pengurangan sampah dari produsen melalui pendekatan Extended Producer Responsibility (EPR).
"Mendukung upaya tersebut, kami juga membatasi penggunaan kantong plastik, sedotan plastik, dan wadah makanan busa plastik pakai di peritel modern dan industri jasa makanan dan minuman. Hingga Oktober 2020, ada 2 provinsi yaitu Bali dan Jakarta, serta 38 kota/kabupaten yang telah menerapkan peraturan larangan penggunaan plastik sekali," terang Menteri Siti.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Richard Brabec bertemu dengan Menteri LHK, dia juga diagendakan bertemu dengan Menteri Luar Negeri, Menteri ESDM, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, serta mengunjungi beberapa tempat di Indonesia.
Menteri Ruchard Brabec menegaskan harapannya untuk peluang dan langkah-langkah kerja sama di tingkat akademisi dan bisnis ke bisnis. Hal ini juga dapat ditunjukkan dengan delegasi Menteri LH Ceko yang mencakup akademisi dan asosiasi serta entitas bisnis khususnya industri daur ulang plastik.
"Saya berharap hubungan bilateral Indonesia dan Ceko di bidang kerja sama lingkungan hidup dan dapat ditingkatkan agar dapat saling menguntungkan kedua negara," pungkasnya.
Pada pertemuan tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya Didampingi oleh Duta Besar Indonesia untuk Republik Ceko, Dirjen KSDAE, Plt. Dirjen PDASRH, Dirjen PSLB3, Plt. Dirjen PPKL, Dirjen PPI, Kepala BLI, dan Kepala Biro KLN. Sedangkan delegasi Republik Ceko antara lain Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Deputi Menteri LH Ceko, dan sejumlah ahli di bidang industri, kebun raya, dan pengelolaan sampah," Tutupnya Kabiro Humas KLHK, Nunu Anugrah.(MA/6)
Posting Komentar