Selamatkan anggaran penyertaan modal oleh pemerintah Daerah kepada PT. BPR PESISIR AKBAR, supaya bisa neningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah melalui penyertaan modal daerah ini.
Lanjut korlap Fadlin S.Pd agar dapat memberikan dukungan permodalan lewat usaha-usaha ekonomi mikro, sesuai kebutuhan masyarakat umum, manfaat yang di peroleh adalah yaitu sumber deviden yang di setor oleh perusahaan atau sumber usaha sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten bima.
"penyertaan modal oleh pemerintah daerah kabupaten bima, berdasarkan peraturan daerah nomor 05 tahun 2016 tentang perubahan ke tiga atas peraturan daerah, nomor 02 tahun 2009, peraturan daerah ini mengatur penyertaan modal dalam kurung waktu 5 tahun sejak tahun 2015 sampai 2019, dengan berakhirnya peraturan daerah di atas dan adanya perubahan nilai penyertaan modal pada perusahaan daerah," Ungkap Fadlin Kambera.
"Sebagaimana yang telah di atur dalam perundang-undangan sehingga peraturan daerah, nomor 05 tahun 2016 dan nomor 02 tahun 2009 bisa di lirik manakala penyertaan modal tersebut telah merugikan daerah".
('2') Rapat kementerian kelautan dan perikanan pusat (jakarta) dengan dinas kelautan dan perikanan kabupaten bima dan KSU BERKAH MANDIRI (jum'at 13/juli/2012).
Tentang pengalihan saham DKP kepada KSU BERKAH MANDIRI pada PT BPR PESISIR AKBAR tahun 2012, yang berpedoman pada UU perseroan terbatas no 40 tahun 2007 dan KEMENDAGRI NO 22 tahun 2006.
"Kendati demikian terpenuhinya undang-undang NO 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, UU PT. No 40 tahun 2007 perseroan terbatas yang di anut oleh OJK," Paparnya.
Setelah mendengar bahwa Direktur PT Bank Pesisir Akbar telah keluar dari daerah kabupaten Bima dalam posisi di kabupaten Dompu, dengan dalil menagihkan utang piutang usaha milik Bank Pesisir Akbar kepada nasabah Bank.
Ketua DPD LSM BIMPAR NTB Abdul Ghani alias Ghen menyatakan sikap melalui Tuntutan Aksi demonstrasi.
1). Segera prin koran serta bukti administrasi lainya terkai penggunaan penyertaan modal oleh daerah sejak tahun 2015-2019, dengan nilai lebih kurang 3 Milyar tersebut.
(2,). Perjelas penggunaan anggaran CSR yang sejak tahun 2015 hingga sekarang.
(3,). Perjelas hasil rapat antara kementerian perikanan jakarta degan dinas perikanan dan Kelautan kabupaten Bima, pada hari jumat,at 13 Juli 2012 lalu.
(4,). Kami minta kepada Dewan komisaris utama PT. BPR PESISIR AKBAR, agar menypaikan siapa saja nama pemegang saham di dalm struktur ke organisasian PT. BPR PESISIR AKBAR tersebut.
(5,). Tunjukan nota kesepakatan (MOU), antara mentri kelautan pusat, dinas perikanan dan kelautan kabupaten Bima, dengan pemerintah Daerah kabupaten Bima di tahun 2007 lalu.
(6,). Tunjukan kepada kami sebagai masa aksi tentang ('UU PT'). yang menjadi dasar bahwa (OPD) melalui Dinas perikanan dan kelautan kabupaten Bima, bisa memegang saham (mayoritas) . Kalau memang ada aturan yang mengatakan demikian, lalu pertanyaan kami dari mana sumber anggaran yang di kelola oleh dinas perikanan dan kelautan kabupaten Bima tersebut," Pungkasnya saa membacakan surat tuntutan, Oleh ketua LSM BIMPAR NTB. Namun tidak di indahkan oleh pihak Bank Pesisir Akbar.
Merasa tidak di indahkan aksi demonstrasi jilid 2 oleh direktur, Massa Aksi dari LSM BIMPAR NTB membubarkan diri.
Posting Komentar