Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam ‘Lembaga Studi Penegak Hukum Dan Hak Azasi Manusia (LESHAM) BIMA-NTB menggelar Aksi Demonstrasi dihalaman kantor Polres Bima Kota, mendesak segera penetapan tersangka terhadap oknum anggota DPRD Kabupaten Bima Boymin, SE. Merupakan pemilik PKBM Karoko Mas desa nangawera kecamatan wera kabupaten bima yang diduga telah menggelapkan anggara bantuan PKBM senilai 1,80 Milyar yang bersumber dari APBN.
Jendral Lapangan Linnas,SH dalam orasinya menilai Polres Bima Kota sangat lambat dalam mengungkap tersangka atas kasus ini, padahal status hukumnya sudah memenuhi unsur Pidana Korupsi.
Sudah dua tahun kasus ini berjalan namun sampai hari belum ada titik terangnya, Kasus PKBM Karoko Mas yang diduga merugikan anggaran Negara 1,80 milyar sudah saatnya Polisi mengambil langkah serius karna kasus ini.
"Bahwa sudah lama digantung tampa ada kepastian hukum, kami hadir dengan seluruh jiwa-jiwa yang sadar untuk berteriak lantang meminta keadilan Hukum Polres Bima kota, kami menduka ada kospirasi luar biasa dibalik kasus ini, sebab sudah tiga Kapolres yang menangani kasus ini namun belum mampu diungkap,"Ungkap Korlap.
Sejumlah masa aksi juga membacakan isi tuntutannya," Mendesak Polres Bima Kota Untuk segera Menuntaskan Kasus Korupsi Dana PKBM Karoko Mas yang melibatkan nama salah satu Anggota DPRD Kabupaten Bima fraksi partai GERINDRA, Mendesak Kapolres Bima Kota agar segera meminta BPKP Mataram untuk segera melakukan Audit terhadap dugaan korupsi dana PKBM KAROKO MAS 1,80 Milyar".
"Meminta Tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP MATARAM) untuk segera turun melakukan Audit Kasus PKBM Karoko Mas dalam waktu dekat ini, dan masa aksi Meminta Kepada Kapolda NTB untuk Segera Mengambil Alih Kasus ini jika dalam waktu satu Bulan Kedepan belum ada Kejelasan Terhadap Kasus PKBM Karoko Mas ini," Tegasnya.
Setelah beberapa jam masa aksi melakukan orasi dihalaman kantor Mapolres Bima Kota, masa aksi diarahkan masuk kedalam ruangan dan bertemu (Audensi) dengan Bapak Kapolres Bima Kota AKBP Henry Novika Chandra, S.I.K M.M didampingi oleh sejumlah Tim Penyidik Unit TIPIDKOR Polres Bima Kota.
"Sebagai Informasi anggota DPRD Fraksi Partai GERINDRA tersebut diduga telah melakukan penyimpangan dan penyelewengan dana Bantuan Program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Karoko Mas dan Yayasan Al-Madinah senilai 1,80 milyar pada tahun anggaran 2018 dan 2019 dengan berbagai program kegiatan dari bantuan APBN yang dilaporkan lebih dari satu pelapor dan LSM ke Polres Bima Kota pada 28 Agustus 2019," pungkasnya.
Saat pantauan wartawan Media Aspirasi dan beberapa media lainnya, aksi demonstrasi berlangsung tersebut di Polres Bima Kota, massa aksi akhirnya mendapatkan respon, adapun hasil audensi diruang kerja Kapolres, karena kami juga tidak di izinkan masuk, demi keseimbangan pemberitaan Media ini dan menginginkan Tanggapan dari pihak kepolisian namun dibatasi.
Setelah selesai audensi Massa Aksi dan di pimpin langsung oleh Kapolres, terkait perso'alan dan perjuangan yang besar keinginan mendapatkan respon kasat Reskrim polres Bima kota, "disampaikannya tidak berani memberikan tanggapan, namun ditunjukkan kepada Kanit TIPIDKOR". Sampai berita ini ditayangkan oleh media Aspirasi, pihak kanit belum dikonfirmasi. ( Red/MA/06).
Posting Komentar