Pasalnya, pelayanan dan pembangunan semakin surut karena masyarakat Kabupaten Bima menjadi penonton dari apa yang terjadi selama ini.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pers Reformasi Nasional (Sepernas) Kabupaten Bima, Syamsudin Al-Haq, SH yang ditemui, Rabu 02/07/21 mengatakan bahwa selama rumah dinas Bupati, Wabup dan Sekda Bima masih ada di Kota Bima selama itu juga pembagunan dan pelayanan masih belum maksimal karena masyarakat Kabupaten Bima pada umumnya menginginkan agar pelayanan dan pembangunan terus berlanjut," katanya.
Lanjutnya, memang tidak mudah untuk memindahkan segala sesuatunya tentu ada proses, namun apa tidak cukup dari 2018 hingga kini prosesnya hanya dengan proses saja atau hanya iming untuk Kabupaten Bima?.
Kalau tidak punya niat untuk membangun, beginilah keadaannya karena proses pembiaran yang dibungkus namun hingga nanti, jika masyarakat sudah jenuh maka jangan salahkan masyarakat, jelasnya.
Ditambahkannya, selama ini kan Kantor Dinas dan Badan masih ada di Kota Bima, sebagiannya ada di Wilayah Kabupaten Bima. Lalu, DPRD Kabupaten Bima dan Bupati Bima, sudah tidak punya nyali untuk memindahkan lagi kantor dinas dan Badan?. Lebih-lebih lagi Kantor DPRD Kabupaten Bima juga harus menjadi prioritas.
"Sudahilah kepentingan pribadi dan kelompok serta golongan," Pungkasnya Syaifuddin Al-Haq.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp kepada bupati bima, media ini ingin melakukan klarifikasi terkait pernyataan di atas. Namun pihak bupati bima tidak berkomentar. (Merah/01).
Posting Komentar