Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, melakukan Ground Breaking, pembangunan Rumah Khusus bagi 185 korban bencana banjir Bima, Jumat 4 Juni 2021, sore, di Desa Tambe, Kecamatan Bolo.
Pembangunan hunian dan infrastruktur dasar pemukiman ini dilakukan di atas lahan seluas 1,6 hentar, milik Pemkab Bima.
Selain dilakukan Bupati Umi Dinda, juga dilakukan Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam Provinsi NTB & NTT, Ir Widiarto SP.I. Dan Wakil Bupati Bima Drs H Dahlan HM Noer.
Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE menyampaikan selamat datang dan meminta maaf, apabila bertemu hal-hal yang kurang menyenangkan, selama Kasatgas beserta rombongan berada di Kabupaten Bima.
Yang dilaksanakan bersama pada hari ini, kata Bupati, merupakan salah satu bentuk Perhatian langsung Presiden melalui Menteri PU. Menghadirkan pembangunan rumah banjir bagi masyarakat di Kabupaten Bima
''Atas nama masyarakat yang diberikan dan juga masyarakat Kabupaten Bima, menyampaikan salam hormat, disertai ucapan terima kasih kepada Presiden dan PU,' ujar Bupati.
Pembangunan Rumah Khusus ini, lanjut Bupati Bima dua periode ini, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bima, untuk memastikan ketersediaan lahan.
Yang akan dilakukan Kementerian PUPR, selain membangun Perumahan, juga akan membangun jalan dan drainase. Kemudian ketersediaan air bersih.
Dijelaskan Umi Dinda, pada 2 April lalu, masyarakat Kabupaten Bima khususnya di 6 Kecamatan, dikejutkan dengan musibah banjir. Hal itu berawal dari meluapnya sungai Dam Pela Parado yang ada di Kecamatan Monta.
Saat itu, Debit air cukup tinggi, akibat curah hujan yang terjadi selama kurang lebih 9 jam.
Bupati mengaku, pasca bencana pada 2 April lalu, masyarakat korban banjir juga mendapatkan dukungan dan bantuan. Lebih- lebih dari Pemerintah Provinsi, baik dari BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Teknis lainnya.
Ini semua menandakan, begitu cepatnya kita bersinergi. Pemberian Perhatian dan Sentuhan langsung kepada masyarakat.
Bupati berharap dengan dibangunnya rumah khusus ini, masyarakat bisa menjadi tuan rumah yang baik.
Mendukung dan memastikan terlaksananya dengan baik, proses pembangunan. Dari peletakan batu pertama sampai diresmikan nanti.
''Terima kasih kepada BPN yang sudah membantu sehingga hari ini. Kita sudah siap untuk dimulainya pelaksanaan ground breaking,''ujar Bupati.
Kepada tim siaga bencana, Bupati meminta memastikan penerima manfaat adalah betul-betul masyarakat siaga banjir.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam Provinsi NTB & NTT, Ir Widiarto SP.I mengaku, kegiatan Ground Breaking merupakan respons Kementerian PUPR RI, atas surat Bupati Bima, awal April lalu.
''Kementerian langsung menugaskan kami untuk turun lapangan kemudian memprogramkannya. Terima kasih atas kebersamaan dan kerjasama seluruh pihak. Mewujudkan program ini menjadi nyata. Itu menunjukkan Pemerintah hadir bagi masyarakat,''ujar Widiarto
Ground breaking merupakan langkah awal komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Bima. Untuk melaksanakan pembangunan tetap bagi korban banjir. Tanpa kerjasama masyarakat dan pemerintah semua tidak akan terwujud.
Dijelaskan Ka Satgas, Kemana Lagi di Desa Tambe Kecamatan Bolo ini, akan hadir 185 unit rumah, dilengkapi prasarana dasar umum.
Kita berharap, proses pembangunan rumah ini cepat dilaksanakan. Karena merupakan tempat tinggal dan kebutuhan hakiki untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.
Turut hadir pada ground breaking tersebut antara lain Asisten III Setda Prov. NTB Ir Muh. Ridwansyah, Kadis PUPR NTB, Sesditjen Perumahan, Direktur Rumah Khusus, Ka.Balai Penyediaan Perumahan, Ka. Balai Cipta Karya, Ka. Balai Wilayah Sungai NTB, Ka.Balai Jalan Nasional, Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, Sekda Kabupaten Bima, Kapolres Bima dan Kapolres Kota Bima.
apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden Jokowi untuk membangun rumah akibat dampak banjir. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Bima (DPC) Serikat Pers Reformasi Nasional (Sepernas) Kabupaten Bima, Syamsudin Al-Haq, SH yang ditemui, Sabtu 06/06/21 mengatakan bahwa yang dibangun itu pak Presiden bukan rumah tapi bagaimana gunung yang ada di Bima dan sekitarnya bisa tumbuh pohon sehingga bisa dengan hutan.
Sebab hutan yang ada di Bima dan sekitarnya sudah gundul semua akibat pembabatan secara pembohong oleh oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab. Mana meteri Kehutanan Republik Indonesia?. Suruh melihat hutan dulu baru bisa tahu tentang bagaimana kebutuhan rakyat sebenarnya karena hutan itu sumber kehidupan. Bukan malah membabat hutan untuk kepentingan tanam jagung di atas gunung. Kami di Bima kepanasan dan banjiran karena hutan sudah gundul," katanya.
Lanjutnya, apakah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak melihat hutan yang ada di Bima dan sekitarnya?. Mana DPRD Provinsi NTB, DPR RI yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) melakukan kepengawasan dan membuat Peraturan Daerah (Perda) dan Undang-Undang (UU)?," jelasnya.
Ditambahkannya, Wahai Presiden, DPR RI, DPRD NTB dan Gubernur NTB, kembalikan hak Pemda Kabupaten Bima untuk memelihara hutan karena terkena dampak dari banjir adalah masyarakat Kabupaten Bima akibat hutan sudah gundul. "Jangan duduk enak di kursi nyamanmu wahai pejabat sehingga melupakanmu dari mengurus rakyatmu," tutupnya. (Merah/01).
Posting Komentar