 |
| FOTO, SASAMBO |
Dayasaing SDM bangsa SASAMBO (Sasak Samawa Bima Dompu) dinegeri perantauan yang 'konon katanya' cukup tegar lugas mandiri produktif, berbanding terbalik dengan kenyataan kondisional di 'kampung halaman'.
Branding SASAMBO seolah-olah seperti menggulirnya air didaun talas ketika tuan rumah negeri pusar nusantara ini hanya menjadi penonton, bahkan beberapa program unggulan dikendalikan oleh bukan sumber daya lokal seperti KSPN, KEK Mandalika, Pariwisata, Pijar, Pengepulan Hasil, Suplai bahan mentah, bahkan Kebijakan Strategi Sektoral.
Bagaimana ulasannya dari masa kemasa? Demikian konstelasi disparitas dari slogan Delapan Gubernur dan atau Gubenhur apalah kata Udin Sedunia, yang pernah menjadi nakhoda Provinsi NTB.
Seperti Dikutip dari Qolama diakhir tahun 2020 saat Ulang Tahun NTB yang entah keberapa dari Perundangan Pembentukan Provinsi nya berdasarkan UUD, Sementara yang tidak diperbaiki itu.
Lebih setengah abad pembangunan telah dijalankan. Tercatat telah delapan Gubernur menjalankan ikhtiarnya membangun NTB dan masing-masing berupaya menjawab tantangan dan persoalan pada eranya masing-masing.
Ruslan Tjakranigrat (1958-1968) tercatat sebagai Gubernur pertama yang meletakkan fondasi pembangunan di bumi berjuluk Gogorancah (Bumi Gora). Kedua, H.R. Warsita Kusuma (1968-1979) melanjutkan fondasi dan mempertajam arah pembangunan. Berlanjut ke Gubernur yang ketiga Gatot Suherman (1979-1988) yang berupa membangkitkan pertanian dan swasembada beras.
Gubernur keempat dijabat Pak Warsito, (1988-1998) yang mulai merintis pembangunan pariwisata dilanjutkan Gubernur kelima Harun Al Rasyid (1998-2003) memantapkan stabilitas daerah, Program GEMAPRIMA (Gerakan Merubah Pola Pikir dan Perilaku Masyarakat dan Aparat) serta NTB Bersih nya dianggap paling menyentuh akar persoalan bangsa SASAMBO khususnya bagi Pulau Lombok yang menjadi pusat pemerintahan provinsi.
Gubernur keenam, Lalu Serinata (2003-2008) memulai NTB tinggal landas dengan merintis pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) dan pembukaan sejumlah kawasan wisata baru seperti KEK Mandalika. Dilanjutkan Gubernur ketujuh, TGB. Zainul Majedi, (2008-2018) dan sekarang Dr. Zulkiflimansyah.
Kita apresiasi dan mengucap terimakasih kepada semua Gubernur yang telah mencatat sejarahnya masing-masing. Aneka visi dan program telah mereka jalankan. Banyak yang berhasil tapi tak sedikit pula yang gagal. Nasib Tidak Baik (NTB) yang dilekatkan dulu berangsur-angsur hilang bersama sedikit peningkatan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan dan infrastruktur daerah.
Dari sekian persoalan yang dihadapi daerah ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus menjadi Pekerjaan Rumah yang tak kunjung bisa digeser.
Hingga tahun 2020 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), IPM NTB masih berada di posisi paling buncit, rangking 29 dari 34 provinsi atau peringkat kelima dari bawah.
Bahkan ada kecenderungan, dimasa kepemimpinan Zul-Rohmi, IPM NTB tak kunjung menunjukkan peningkatannya laju pertumbuhan NTB selama tahun kurun waktu 2019-2020. Angka pernikahan usia anak dan stunting yang masih lebar jurang jurang kemiskinan yang semakin menganga.
Pertanda buruk lainnya juga bisa dilihat dari peningkatan peningkatan sektor pendidikan, pariwisata dan infrastruktur pembangunan jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan Tuan Bajang Zainul Majedi.
Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, kasus pernikahan usia anak di NTB tahun 2019 mencapai 735 kasus dan tahun 2020 sebesar 317 kasus. Tingginya kasus usia anak ini tentu menjadi indikator yang kasat mata langsung "menunjuk hidung" belum berapa banyak pernikahan, salah satunya kesehatan dan anak di NTB.
Paparan ini sangat kontras dengan visi NTB Gemilang Zul – Rohmi dicanangkan sejak awal kepemimpinannya. Klaim keberhasilan program pembangunan patut dipertanyakan.
Ala kullihal, NTB ini jika bukan sekedar Nasib Tetangga Bali, diharapkan tidak sekedar seremonial membuktikan unjuk keberanian-gagahan. Sisa dua tahun lebih sekediq kememimpinan Dua Doktor ini harusnya menjadi kesempatan untuk melakukan percepatan disegala sektor.
Hal lain yang penting dicatat adalah, masih belum beresnya sistem tata kelola pegawai yang efektif, efisien dan idealitas profesionalitas.
Khususnya, penempatan dan limpahan tugas-tugas Organisasi Daerah (OPD) dan jabatan-jabatan lainnya, gubernur zul mematuhi undang-undang dan penempatannya bukan berdasarkan pendekatan kekerabatan, kesukuan bahkan kepentingan sekelompok orang. Sungguh menyakitkan apabila kebijakan-kebijakan kepemimpinan Zul-Rohmi memantau orang sebagai politik balas jasa dan politik transaksional lima tahunan. Bagaimana tanggapan HM Lebu, Ruma Sehe Mamggampo SASAMBO Sasak Samawa Bima Dompu?.
Bagi Para Pucuk Bumi (yang asli NTB) tapi ini yah. Bagi para pucuk bumi NTB (yang puluhan tahun besar dan merasakan langsung denyut nadi bersama masyarakat NTB) tapi yah. Maksudnya bukan yang abal-abal sok tahu NTB tapi melihatnya dari jauh yah.
Kembali ke Persepsi Tokoh SASAMBO, HM Lebu, Nah, menurut pucuk bumi NTB kebanyakan beliau wawancarai sepanjang tahun 2015-2020; Diakuinya bahwa permasalahan atau tantangan terbesar provinsi NTB ini adalah : Catat ini yah. Pertama adalah Disparitas Pembangunan. Ketidak seimbangan mulai dari tahap perencanaan, sampai ketidakjelasan hasilnya.
Permasalahan kedua adalah : KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme). Tengok Divertasi Saham Newmont, bagaimana kelanjutan dan penasarannya? Tengok Gerakan Sejuta Sapi, mana sapinya? Tengok Pariwisata Halal, mana Destinasi percontohannya?.
Masih lanjut HM LKebu ini yah. Apa Masalah NTB selanjutnya? Ini Tantangan Ketiga, yaitu Inkonsistensi. Ketidakmampuan Teguhan Pendirian pada berbagai program unggulan. Tiap tahun berubah, sesuai pesanan, tanpa evaluasi, tanpa pemantauan, tanpa rekomendasi, tanpa solusi, tanpa rekonsiliasi. Tanpa semua dah yah.
Pesan apa yang ingin disampaikan dalam opini HM Lebu si Rima Sehe Mamggampo SASAMBO Sasak Samawa Bima Dompu kali ini?.
Pesan utama nya adalah : Hendaklah para pejabat, terutama dari atas lah yah. Hendaklah jangan hanya NATO (Not Action Talk Only), pandai bernarasi tak mampu mengejawantahkan dalam program aksi yang menyentuh urat nadi kehidupan masyarakat Centang Perenang.
Gelar dan sekolah serta Jabatan boleh mentereng, tetapi ingat lah pada pepatah (Nggahi Rawi Pahu, arti nya. Kerja nyata). Katakan sesuatu yang sudah ada lakukan sehingga memiliki bukti-bukti dan kemanfaatan. Bukan sekedar Mpama Mpemo Karawo Ritti. Mudah-mudahan opini kali ini tidak semakin membutatulikan penyampaian aspirasi masyarakat kepada gaya kepemimpinan daerah kita yang kian ambigu(MA6).
Posting Komentar